^N225 14283.72-112.32 – -0.78% ^FTSE 6725.82+4.48 – +0.07% ^HSI 22775.971-30.609 – -0.13% ^KS11 2042.32-5.82 – -0.28% ^IXIC 3940.129-3.232 – -0.08% ^JKSE 4555.492-35.046 – -0.76% ^JKLQ45 764.511-8.308 – -1.08% CLK12.NYM N/A – N/A PAL 1.07+0.0015 – +0.16% PLG 2.00-0.02 – -1.74% COCO 2.64-0.025 – -1.00% GCJ12.CMX N/A – N/A WP Stock Ticker

 

Didenda Rp 10 M Bagi Perusahaan Perusak Lingkungan

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, Best Profit – 

Draf Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) memuat beberapa fokus aktivitas ketenagakerjaan di Indonesia, salah satunya perlindungan terhadap lingkungan yang tentu disebabkan oleh aktivitas ketenagakerjaan tersebut.

Jika sebelumnya pengusaha yang melakukan kegiatan ketenagakerjaan dan menyebabkan kerusakan lingkungan akan dipidana dan didenda, di draf RUU Omnibus Law, pelaku ‘hanya’ dikenakan denda tanpa pidana saja.

Dalam draf RUU Omnibus Law yang diterima Liputan6.com, Selasa (18/02/2020), dalam pasal 98 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.

Kemudian dalam ayat 2 disebutkan, jika denda tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaku harus menjalani pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.

Bestprofit

Lalu dalam ayat 3 dan ayat 4, jika perbuatan merusak lingkungan tersebut sampai menyebabkan orang luka ringan maupun berat, mengalami bahaya kesehatan atau bahkan mati, maka pelaku harus menerima denda dan pidana.

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan oidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 12 miliar,” demikian bunyi pasal 98 ayat 3.

Ayat 4 sendiri mengatur bila pelaku menyebabkan orang luka berat atau bahkan mati, maka sanksi yang dikenakan ialah pidana paling singkat 5 tahun penjara dan paling 15 tahun serta denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak 15 miliar.

BKPM Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Senjata Tarik Investasi

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Omnibus Law Cipta Kerja merupakan instrumen untuk menggaet investasi.

PT Bestprofit

“Omni salah satu instrumen untuk tarik investasi karena memudahkan untuk berizin dan tidak berbelit belit,” ucapnya di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (17/2/2020). Ia juga memastikan Omnibus Law Cipta Kerja dapat dirasakan manfaatnya pada kuartal pertama pasca disahkan DPR RI.

“Di samping itu ada intensif juga yang kita tawarkan. Kalau bisa cepet dilakukan (disahkan), maka pertumbuhan realisasi investasi dari omni dapat menyumbang  di tahap pertama,” paparnya. Bahlil optimis realisasi penerimaan dari sektor investasi akan meningkat hingga Rp.886 triliun, setelah diberlakukannya Ommibus Law Cipta Kerja.

“Kita berpijak pada tahun 2019, 2019 itu per realisasi investasi lampaui target dari Rp790,2 triliun menjadi Rp809,6 triliun beranjak dari apa yang terjadi di tahun 2019, realisasi yang ditargetkan tahun 2020 mencapai Rp 886 triliun,” tegasnya.

Sumber

liputan6.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

 

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG

Dampak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, PT Bestprofit – 

Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR, maka sektor rumah sakit yang akan menerima dampak besar. Karena dalam RUU itu terdapat poin-poin yang merugikan kaum pekerja, yakni perubahan jam kerja, sistem kerja, kerja kontrak, outsourcing, upah minimum, dan pesangon.

“Bagi kami, jikalau upah per jam diberlakukan, maka sektor rumah sakit paling bahaya sekali. Pertama, kita lihat diperawat itu ada perawat-perawat yang jam kerjanya bergantian. Nah, jika seandainya itu terjadi maka yang akan menyebabkan outsourcing perawat,” kata Idris dalam kegiatan Konferensi Pers KSPI, di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Maka dari itu, akan berkembang perusahaan-perusahaan penyaluran tenaga kerja yang akan sangat berkembang pesat. Seperti halnya penyaluran tenaga kerja asisten rumah tangga. Artinya perusahaan seperti rumah sakit hanya tinggal menelepon apabila membutuhkan tenaga kerja perawat di rumah sakit tersebut. Sehingga yang bekerja di rumah sakit itu, bukan pegawai atau pekerja yang asli dari rumah sakit yang bersangkutan.

Selain itu, dengan poin upah per jam akan menyebabkan dampak bagi perawat yang akan di outsourcing pekerjaannya, karena bebas tidak ada peraturan yang mengikat. “Banyak pekerjaan-pekerjaan yang nantinya digaji per jam, jika upah per jam, maka akan menyebabkan outsourcing, itu yang menjadi bahaya bagi teman-teman kita, dan saat ini ditempat-tempat rumah sakit sudah mengkhawatirkan itu,” ungkapnya.

Karena menurutnya, sebelum masalah RUU cipta kerja ini muncul, dirinya bersama beberapa pihak rumah sakit diundang oleh menteri perekonomian untuk membahas tentang masa pemagangan, yang nantinya perawat dihitung kerjanya sebagai pegawai magang.”Kita dengan asosiasi profesi rumah sakit kita menolak pemanggangan, karena itu membahayakan,” tegasnya.

Best Profit

Demikian, ia menegaskan kembali bahwa pihaknya dari sektor farmasi dan kesehatan secara federasi, siap untuk menolak RUU cipta Kerja Omnibus Law itu. “Bahwa ini mengakibatkan para pekerja sudah gelisah, maka kami melawan,” pungkasnya.

RUU Cipta kerja Disahkan, Bakal Banyak Pekerja Kena PHK

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Haryono, mengatakan bahwa kegaduhan terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw, muncul pada 12 Februari lalu. Bahwa sudah ada perusahaan yang menawarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan menggunakan RUU itu.

Penawaran itu dilatarbelakangi karena poin RUU terkait pembayaran pesangon, yang mempermudah perusahaan tak membayar pesangon pekerja dengan sesuka hati, karena tidak ada sanksi atau hukum yang terikat.

“Kita terima resmi itu tanggal 13 Februari, bahwa walaupun dalam kontrak ada pesangon, tapi jika pesangon itu nanti bisa diterima baik dan sukses, tidak apa,” dalam kegiatan Konferensi Pers KSPI, di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Menurutnya, pesangon tidak ada kepastian yang jelas, sehingga menyebabkan kualitas pekerja menurun. Lalu, selain pesangon ada juga jaminan program sosial jaminan tenaga kerja. Bahwa apa yang disampaikan pemerintah akan ada jaminan kehilangan pekerjaan, untuk pekerja yang diPHK dan tidak mendapatkan pesangon, maka pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai, dan pelatihan, serta memberikan akses kepada pekerja yang di PHK untuk mendapatkan pekerjaan lagi.

PT  Best Profit

“Jaminan sosial tenaga kerja itu muncul program baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi nanti yang di PHK itu dijanjikan bantuan langsung tunai dan pelatihan serta memberikan akses mendapatkan pekerjaan lagi, tapi kepastiannya tidak ada. Dimana mekanismenya itu asuransi, jadi kalau jadi peserta baru ada harapan,” ujarnya.

Kendati begitu, menurutnya PHK akan sangat mudah dilakukan oleh perusahaan kepada para pekerjanya yang tidak memenuhi kriteria perusahaan atau misalnya ada kesalahan yang dilakukan perusahaan, dengan memanfaatkan RUU itu untuk mem-PHK pekerjanya.

“PHK itu dipermudah semudah-mudahnya, padahal PHK itu hak kerja dari masa penghasilan dari seseorang bekerja, walaupun kemudian dijanjikan pesangon, karena pesangonnya masih janji tapi PHK-nya sudah pasti, perusahaan yang mem-PHK itu sewaktu-waktu tidak ada sanksi hukumnya, jadi seenaknya aja,” jelasnya.

Bisa dibilang perusahaan tidak membayar pesangon tidak apa-apa karena tidak ada hukum dan sanksi yang tercantum dalam peraturan terkait.

“Saat ini sudah mulai gaduh diperusahaan-perusahaan, sejak hari rabu perusahaan dengan UU itu memanfaatkan PHK-PHK ilegal itu, dengan menawarkan pesangon separo, pesangon itu kalau kita analisa merupakan mandatory yang harusnya dijalankan oleh perusahaan, yang harusnya sesuai dengan pekerjanya,” pungkasnya.

Sumber

liputan6.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

 

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG

Rincian Perpres RPJMN 2020-2024

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, Bestprofit – 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024.

Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,” bunyi Pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut dikutip dari laman Setkab, Jumat (14/2/2020).

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

“RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut.

PT Bestprofit

Menurut Perpres ini, RPJM Nasional berfungsi sebagai:

– Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,

– Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional,

– Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah,

– Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

“RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional,” bunyi Pasal 2 ayat 4.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, menurut Perpres ini melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

“Dalam menyusun Rencana Strategis, Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Demikian pula dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri,” bunyi Pasal 3 ayat 2 dan 3 Perpres ini.

Pemantauan dan Evaluasi

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Nasional. Pemantauan dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional. Sedangkan Evaluasi dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir.

Best Profit

“Hasil evaluasi paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional dilaporkan Menteri kepada Presiden,” bunyi Pasal 4 Perpres ini. Dalam Pasal 5 Perpres ini menyebutkan, RPJM Nasional terdiri atas:

  1. Narasi RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran I;
  2. Proyek Prioritas Strategis RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran II;
  3. Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran III; dan
  4. Arah Pembangunan Wilayah RPJM Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam Lampiran IV; yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Berkaitan dengan target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJM Nasional bersifat indikatif.

“Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, disampaikan oleh Menteri kepada Presiden dalam Sidang Kabinet untuk mendapatkan keputusan,” bunti Pasal 6 ayat 2.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 20 Januari 2020.

Sumber

liputan6.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

 

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG