Category Archives: post

Cek Kondisi Lalu Lintas di Bandung Dengan Aplikasi Bandung Hub

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, Bestprofit –

Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meluncurkan aplikasi pemantauan lalu lintas dan navigasi bernama Bandung HUB. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat melihat situasi lalu lintas melalui kamera CCTV yang terpasang di seluruh Kota Bandung secara real time.

Acara peluncuran aplikasi Bandung HUB ini dilakukan di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Jumat (8/6). Dalam acara tersebut hadir Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin, Kepala Dishub Kota Bandung Didi Ruswandi dan jajaran.

Pjs Wali Kota Bandung Muhamad Solihin, mengatakan, aplikasi ini akan memudahkan masyarakat untuk melihat situasi lalu lintas di Kota Bandung. Masyarakat dapat melihat situasi lalu lintas melalui kamera CCTV secara langsung.

“Kalau google maps hanya menunjukan warna merah, kuning, hijau. Itu menunjukan bahwa di daerah mana yang macet. Tetapi melalui aplikasi Bandung Hub ini kita bisa melihat secara langsung kondisi di lapangan,”ujar Solihin kepada wartawan di lokasi.

Menurut Solihin, kehadiran aplikasi ini juga akan sangat membantu tugas pemerintah di SKPD dan penegak hukum seperti kepolisian. Hal ini berkaitan untuk pemantauan tindak kejahatan.

PT Bestprofit

“Pihak kepolisian bisa mengecek di beberapa lokasi pasar swalayan atau minimarket yang sering terjadi perampokan kan. Atau misalkan terjadi balapan liar di daerah mana asal ada CCTV bisa ketahuan,” kata dia.

Solihin pun meminta kepada Dishub untuk gencar menyosialisasikan kehadiran aplikasi Bandung HUB ini. Sehingga masyarakat dapat saling berbagi informasi terkait kondisi lalu lintas terkini.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, ada 27 CCTV yang telah terkoneksi dalam aplikasi ini. Masyarakat pun dapat memantau arus lalu lintas di titik yang diinginkan secara real time.

“Kalau mau lihat Pasteur tinggal pilih Pasteur. Kalau mau lihat Padasuka tinggal pilih. Jadi choice, ada pilihan. Kalau jumlah sebenarnya kita (CCTV) ada di 40 persimpangan tetapi yang terhubung baru 27 ya. Karena ada kerusakan sedang kita perbaiki tahun ini. Mudah-mudahan bisa terhubung langsung,” ucap Didi.

Didi menyebut, aplikasi ini pun tidak hanya sekadar berfungai untuk melihat arus lalu lintas saja. Masyarakat juga dapat saling berbagi informasi terkait situasi lalu lintas melalui fitur chat yang ada dalam aplikasi.

Ke depan lanjut Didi, pihaknya pun akan terus melakukan pengembangan terkait penambahan jumlah CCTV yang terhubung dengan aplikasi. Diakuinya saat ini baru CCTV milik Dishub saja yang baru terhubung. Padahal jika dikalkulasikan banyak CCTV milik instansi lain yang nantinya dapat dikoneksikan. Sehingga semua CCTV di Kota Bandung dapat terhubung.

Best Profit

“Nah nanti kita harapkan pengembangan ke depan bisa dikembangkan terus yang semua dishub sentris, jadi pemkot sentris dan Bandung sentris. Karena kepolisian juga masuk disitu kemudian SKPD lain masuk juga,” ucapnya.

Tidak hanya itu, melalui aplikasi ini juga ke depan akan juga dikembangkan fitur tambahan untuk pelacakan (tracking) ambulance, TMB, hingga Bandros. Bahkan CCTV pemantau banjir milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga akan terkoneksi dengan aplikasi ini.

“Pak Wali tadi menyampaikan ambulance ingin di tracking. Jadi orang kalau nunggu ambulance udah tahu dia bergerak kemana. Mau lihat TMB posisi ketahuan di mana. Jadi yang ketahuan semua yang punya GPS-nya diintegrasikan seperti TMB, bandros. Belum lagi PU, CCTV nya dimanfaatkan untuk pemamantauan banjir, lampu yang padam. Jadi ke depan seperti itu,” ungkapnya.

Didi menyebut bahwa aplikasi Bandung HUB sudah dapat diunduh di Playstore. Adapun untuk App Store belum tersedia.

Sumber

merdeka.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

 

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG

Cuti Bersama Libur Lebaran Tanggal 11-20 Juni 2018

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, Bestprofit

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memutuskan jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap ikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.

Dalam SKB itu diputuskan cuti bersama sebanyak tujuh hari sehingga total libur Lebaran menjadi 10 hari pada 11-20 Juni 2018. Pemerintah telah mendengarkan sejumlah aspek mulai dari sosial, ekonomi dan lain-lain untuk mengeluarkan keputusan tersebut.

Menko PMK Puan Mahari menuturkan, aspek sosial tersebut pemerintah mempertimbangkan banyak hal seperti kemacetan arus mudik Lebaran 2018, waktu berkumpul bersama keluarga. Dalam memutuskan, hal tersebut pemerintah juga telah mengajak berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ini dilakukan agar kegiatan bisnis juga tetap jalan. Untuk mengakomasi sejumlah kepentingan, Pemerintah mengeluarkan delapan keputusan.

 “Tindak lanjut SKB tiga menteri Cuti Lebaran Bersama. Pemerintah telah menetapkan melalui SKB tiga menteri pada April. Pemerintah telah mendengarkan berbagai aspek mulai dari sosial, ekonomi dan lain-lain,” ujar Menko PMK Puan Maharani, Senin (7/5/2018).

Untuk mengakomasi sejumlah kepentingan, Pemerintah mengeluarkan delapan keputusan. Antara lain pertama, pemerintah akan memastikan pelayanan pada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Seperti rumah sakit, imigrasi, bea cukai, perhubungan dan sebagainya.

Kedua, tiap kementerian atau lembaga akan menugaskan pekerjanya. Ketiga, pegawai negeri sipil (PN) yang bekerja pada saat Lebaran dapat mengajukan cuti di luar itu tanpa mengurangi jatah cutinya.

PT Bestprofit

Keempat, transaksi pasar modal dan bursa akan dibuka pada 20 Juni 2018. Kelima, cuti bersama di sektor swasta bersifat fakultatif sehingga kesepakatan melibatkan para buruh dan pengusaha. Keenam, Kementerian Perhubungan akan mengatur sektor pelabuhan agar pelabuhan bisa bekerja pada saat cuti Lebaran.

Ketujuh, empat menteri koordinator akan mengeluarkan instruksi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melaksanakan penugasan pelayanan publik dan pengaturan pegawai di kementerian/lembaga terkait. Kedelapan, setiap kementerian/lembaga akan tetapkan instruksi atau surat edaran.

“Dengan ini pelaksanaan cuti dapat berjalan baik. Dan tentu saja, dunia usaha tetap dapat berjalan kondusif. Delapan poin keputusan,” kata Puan.

Pada pengumuman tersebut juga akan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Soemadi, Menteri PAN-RB Asman Abnur, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan H.Hanif Dhakiri, Menteri Sosial Idrus Marhman, Menteri Kesehatan Nila Djuwita M. Selain itu, pimpinan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya pemerintah tarik ulur mengenai keputusan cuti bersama Lebaran 2018. Hal itu mengingat ada sejumlah keberatan dari pengusaha dan pihak lainnya.

Menko PMK Puan Maharani pernah menuturkan, pihaknya telah menerima masukan dari pengusaha. Masukan itu dipertimbangkan dan dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutuskan cuti bersama Lebaran.

“Yang pasti sudah ketemu OJK, BI, perwakilan dari dunia usaha, ada Apindo, Kadin, BEI, kementerian terkait, apakah itu di bidang sosial, bidang agama, tupoksi PMK, tupoksi ekonomi, pariwisata dan juga keamanan dan ketertiban,” ujar dia, pada Jumat 4 Mei 2018.

Best Profit

Sebelumnya, pengusaha meminta pemerintah tidak menjadikan cuti bersama Lebaran 2018 sebagai kewajiban bagi perusahaan dan industri. Pengusaha mendapat kebebasan untuk menetukan apakah tetap masuk dan libur saat cuti bersama berlaku.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, pengusaha berharap kebijakan soal cuti bersama ini fakultatif. Artinya, kebijakan tidak bersifat wajib dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

“Kita cari jalan tengah, ini bagaimana. Ini fakultatif yang namanya cuti bersama. Kita berharap untuk industri dan perusahaan yang tetapi ingin beroperasi, ya tetap berjalan. Intinya itu,” ujar dia.

Menurut Hariyadi, cuti bersama sebenarnya merupakan hak dari perusahaan dan pekerja. Dengan begitu, keputusan soal cuti bersama Lebaran ini harusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

“Bukan pengecualian. Intinya kalau perusahaan mau tetap jalan di tiga hari tambahan (cuti) itu, itu tidak apa-apa, jalan saja. Itu kan hak perusahaan dan pekerjanya. Itu cuti bersama, boleh iya dan tidak. Itu yang nanti akan kita sosialisasikan,” kata dia.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (kiri) menyaksikan penandatanganan draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2016, Jakarta, Kamis (25/6/2015). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Pemerintah menambah jatah libur cuti bersama Idul Fitri tahun 2018. Total cuti bersama Idul Fitri 2018 pada bulan Juni 2018 bertambah menjadi 7 hari, dari sebelumnya 4 hari.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 antara Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

“Dengan ditambahnya cuti bersama, pemerintah berharap dapat mengurai kemacetan di jalan dan para pemudik mempunyai waktu lebih banyak untuk bersilaturahim dengan keluarga di kampung halaman,” ujar Menko PMK Puan Maharani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta 18 April 2018.

Penandatanganan perubahan atas SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 disaksikan oleh Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Kami (pemerintah) sepakat hari cuti bersama pada tanggal 11 dan 12 dan sesudah Lebaran Idul Fitri, yaitu tanggal 20 Juni 2018,” kata Menko PMK Puan Maharani.

Sebelumnya, dalam SKB 3 Menteri yang ditetapkan tanggal 22 September 2017 lalu, telah ditetapkan cuti bersama sebanyak 4 hari, yaitu 13,14,18,19 Juni 2018. Setelah penandatangan SKB 3 Menteri, maka total cuti bersama adalah 10 hari.

Kini, sesuai kesepakatan 3 Menteri, cuti bersama bertambah dua hari sebelum Lebaran, yaitu tanggal 11 dan 12 Juni, dan sehari sesudah Lebaran, yakni tanggal 20 Juni. Cuti bersamanya menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018.

“Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini tentu saja bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi,” ungkap Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sedangkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Sumber

liputan6.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

 

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG

1.659.017 DPT Ditetapkan oleh KPU Kota Bandung

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, Bestprofit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018. Hasilnya, sebanyak 1.659.017 warga Kota Bandung yang memiliki hak pilih dalam gelaran Pilwalkot dan Pilgub Jabar 2018.

Hal itu ditetapkan dalam dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih tetap pada Pilwalkot dan Pilgub 2018 di Hotel Papandayan, Jalan Malabar, Kamis (19/4).

Ketua KPU Kota Bandung Rifqi Alimubarok mengatakan, jumlah DPT yang telah ditetapkan terdiri dari 826.393 pemilih laki-laki dan 832.624 pemilih perempuan dari 30 kecamatan di Bandung. Menurut dia, jumlah ini terdapat perubahan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sebelumnya ditetapkan yakni 1.650.333 pemilih.

“Jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang tersebar di 30 kecamatan berjumlah

1.665.622. Dari jumlah itu, pemilih yang tidak memenuhi syarat (data pemilih ganda) ada 6.605. Dari data itu kita lakukan validasi melalui coklit (pencocokan dan penelitian), hasilnya sekitar 1.659.017 pemilih (DPT),” ujar Rifqi kepada wartawan.

PT Bestprofit

Rifqi menyebut dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan, terdapat 7.378 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah ini sudah berkurang dari data sebelumnya yakni sekitar 27 ribu. Namun demikian, warga yang belum melakukan perekaman tetap dimasukan ke dalam DPT. Pertimbangannya ada data dari Disdukcapil yang membuat keterangan bahwa itu memang penduduk Kota Bandung

“Mereka yang belum merekam e-KTP dipastikan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari data Disdukcapil, melalui proses coklit juga sudah diverifikasi bahwa yang bersangkutan memang warga Kota Bandung,” kata dia.

Meski sudah masuk dalam DPT, lanjut Rifqi, 7.300 pemilih ini tetap harus merekam data kependudukan terlebih dahulu sebelum mencoblos. Mereka wajib membawa persyaratan untuk bisa menyalurkan hak suaranya.

PT Best Profit

“Kita kasih catatan mereka harus segera direkam. Karena saat mencoblos harus bawa surat keterangan atau e-KTP yang sudah jadi. Kalau belum bisa merekam mereka akan mendapat surat keterangan by name by address,” ucap Rifqi.

Lebih lanjut Rifqi mengatakan setelah penetapan DPT ini, tahapan selanjutnya yakni menyiapkan kebutuhan logistik seperti surat suara. Menurutnya DPT ini menjadi dasar untuk pengadaan kelengkapan logistik.

Dari data KPU, wilayah dengan DPT paling banyak di antaranya Kecamatan Bandung Kulon dengan 91.018 pemilih. Sementara DPT terendah yakni Kecamatan Cinambo sebanyak 15.740.

Rifqi menambahkan jika ada warga yang belum masuk dalam DPT, maka akan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. Ia mengimbau bagi warga yang belum terdaftar untuk bisa melapor ke petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sumber

merdeka.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

 

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG